Usulan Kenaikan Gaji Pimpinan KPK Ternyata Sebelum Corona

  • Whatsapp

Gedung Merah Putih kantor baru KPK yang mulai dipergunakan Minggu (19/02/2017). Foto : Kurniawan Mas’ud/Suara.com

Sabtu 4 April 2020 I Pukul 13.11 WIB

Bacaan Lainnya

Jakarta, IndoPos86 – Di tengah pandemi virus corona terbaru (COVID-19) muncul kabar adanya pengajuan kenaikan gaji untuk Pimpinan KPK. Informasi itu rupanya benar adanya tetapi momentumnya saja yang berbeda.

Ketua KPK Firli Bahuri turun langsung meluruskan informasi yang terlanjur beredar tersebut. Menurut Firli, usulan kenaikan gaji itu tidak terjadi di era kepemimpinannya.

“Terkait usulan penyesuaian gaji, pimpinan KPK sudah disampaikan atau diajukan oleh pimpinan lama zaman Pak AR (Agus Rahardjo) dkk, jauh sebelum pimpinan periode pimpinan KPK sekarang tanggal 15 Juli 2019. Namun sampai sekarang belum ada info terkini,” kata Firli Bahuri kepada wartawan, Jumat (03/04/2020).

Agus Rahardjo sendiri juga mengamini perihal itu. Namun Agus menekankan bila usulannya itu terjadi jauh sebelum wabah COVID-19 menyita perhatian.

“Tolong dipahami, itu kami usulkan di zaman negara sedang berjalan normal, tidak seperti sekarang ini, negara dan bangsa sedang berada dalam kondisi krisis dan darurat,” ujar Agus.

“Usulan kenaikan itu bukan untuk kami yang sedang menjabat (saat itu), tapi untuk pimpinan yang akan datang, agar tetap menjaga dan meningkatkan integritasnya,” imbuhnya.

Belakangan Firli mengaku belum ada pembahasan lebih lanjut perihal usulan kenaikan gaji itu. Sebab, menurutnya, pimpinan KPK kini masih berfokus ikut serta dalam pengawasan penanganan wabah virus Corona.

“Kami pimpinan KPK saat ini fokus dengan penanganan virus Corona, karena hal ini yang lebih prioritas. Saya selalu mengatakan kita sekarang fokus penanganan Corona,” sebutnya.

Secara terpisah Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut Pimpinan KPK meminta agar pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tentang hak keuangan pimpinan KPK di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) dihentikan. Revisi PP itu salah satunya terkait usulan kenaikan gaji untuk pimpinan KPK.

“Pimpinan KPK telah menyampaikan agar proses pembahasan RPP terkait hak keuangan Pimpinan KPK yang sedang berjalan di Kementerian Hukum dan HAM dihentikan,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (03/04/2020).

Ali mengatakan hal itu dilakukan karena KPK kini tengah fokus mengawal penanganan pandemi virus COVID-19.

Menurutnya, KPK juga sudah mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 sebagai pemanduan penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa terkait virus Corona.

“Kami juga memahami dalam kondisi saat ini banyak yang lebih membutuhkan perhatian kita. Demikian juga KPK yang telah menerbitkan SE 08 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan tugas pencegahan terkait penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan COVID-19,” kata Ali. (Detik.com/IndoPos86).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.