PW GP Al Washliyah Sumut dan DPW Bakomubin Sumut Tolak Keras Pancasila Dibredel Menjadi Trisila

  • Whatsapp
Ketua DPW BAKOMUBIN Sumut, H. Ardiansyah Saragih, SH,.MH (kiri) bersama Ketua PW GP Al Washliyah Sumut Zulham Efendi Siregar (kanan). Foto: Dok. IndoPos86.

Senin 15 Juni 2020 I Pukul 10.23 WIB

Medan, IndoPos86 – Ketua PW Gerakan Pemuda Al Washliyah Sumut, Zulham Efendi Siregar menyatakan sikapnya terhadap perkembangan kondisi kebangsaan dan kenegaraan yang semakin mengkhawatirkan dengan adanya gejala infiltrasi masif ideologi Komunisme, Leninisme, Marxisme dan paham paham yang bertentangan dengan Pancasila ke dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia melalui pengajuan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila).

Bacaan Lainnya

Zulham Siregar mengatakan kondisi ini sungguh sangat memperihatinkan dan di luar nalar dan akal sehat kita sebagai anak bangsa. Sama-sama kita mengetahui paham komunis yang juga anti Tuhan telah nyata-nyata pernah membuat kegaduhan dan merongrong kedaulatan negara.

“Sejarah kelam Partai Komunis Indonesia (PKI) telah sama-sama kita ketahui, bagaimana PKI dengan keganasannya membuat kekacauan di Indonesia. Bukti-bukti tersebut sudah cukup untuk menjadi pelajaran bagi bangsa kita saat ini,” ucap Zulham Efendi Siregar.

Gerakan Pemuda Al Washliyah Sumatera Utara sebagai Organisasi Kepemudaan Islam yang lahir sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 11 Januari 1941 turut serta berjuang mengorbankan nyawa, harta dan benda untuk kemerdekaan Indonesia dan sudah sejak lama kader-kader GPA berada di garda terdepan menghempang dan melawan kelompok-kelompok yang menganut paham-paham yg bertentangan degan Pancasila. Paham komunis harus diwaspadai karena merupakan bahaya laten yang bisa bangkit kapan saja.

Menyikapi kondisi kebangsaan ditengah Pandemi COVID-19 saat ini, Gerakan Pemuda Al Washliyah Sumut mendesak Pemerintah dan DPR-RI untuk tidak bermain-main dalam mengelola negara.
RUU HIP dilakukan dengan cara kejar tayang dan diam-diam tanpa melalui prosedur yang dibenarkan dan tanpa pembahasan yang mendalam.

Ingin mengubah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam hierarki perundang-pendangan Indonesia serta merubah Pancasila menjadi Trisila membuktikan ada oknum-oknum di DPR-RI yang menginginkan ideologi Komunisme, Leninisme, Marxisme dan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila untuk masuk dan hidup kembali kedalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Tidak dicantumkannya Tap NO.XXV/MPRS/1966 Tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pelarangan tentang penyebaran paham Komunisme, Leninisme, dan, Maxisme mengindikasikan DPR sebagai lembaga wakil rakyat ingin membuat polemik ditengah tengah masyarakat.

Demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, dengan ini PW GPA Sumut menolak dengan keras usulan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila).

“Lebih baik DPR Dimasa pandemi COVID-19 ini lebih serius bekerja memperjuangkan kesejahteraan, keamanan dan keadilan bagi rakyat, seperti menurunkan harga minyak, menurunkan harga listrik, menurunkan harga sembako, menciptakan iklim yang kondusif untuk dunia usaha, ketersediaan lapangan Pekerjaan dan memperjaungkan Pelayanan pendidikan dan Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk rakyat,” pungkas Zulham.

Hal senada turut pula disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (DPW BAKOMUBIN) Sumatera Utara H. Ardiansyah Saragih, SH,.MH bahwa DPW BAKOMUBIN Sumatera Utara juga turut menolak dengan keras usulan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila).

“Bahwa Pancasila adalah final dan harga mati untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih banyak manfaatnya kalau RUU HIP tidak perlu dibahas lagi. Pertama, dengan dihentikannya pembahasan RUU ini akan menghindari gesekan dan polemik ditengah masyarakat yang kita paham kondisi saat ini sedang kesusahan,” ucap H. Ardiansyah Saragih, SH,.MH pada IndoPos86.

“Kedua, karena akan menghabiskan waktu dan anggaran. Apalagi ditengah situasi pandemi sekarang ini, alangkah lebih bijak dana yang akan dipakai rapat membahas RUU HIP sebaiknya disalurkan saja untuk membantu masyarakat yang semakin susah akibat dampak COVID-19,” pungkasnya. (Red/IndoPos86).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.