MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

  • Whatsapp

Ilustrasi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial  (BPJS) Kesehatan. ©2019. Foto : Iqbal Nugroho/Merdeka.com


Selasa 10 Maret 2020 I Pukul 08.00 WIB

Bacaan Lainnya


Jakarta, IndoPos86 – Mahkamah Agung secara resmi membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Keputusan ini dikeluarkan seiring dikabulkannya peninjauan kembali (judicial review) untuk membatalkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019.

Dari keterangan Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro putusan ini sudah keluar sejak tanggal 27 Februari lalu. Sebelumnya permohonan peninjauan ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) ke Mahkamah Agung.

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi,” Dilansir dari Tirto, Selasa (10/03/2020).

MA menilai beleid tersebut bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28H Jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, kenaikan iuran juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 (huruf f, b, c, d, dan e) Pasal 17 (ayat 3) UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.

Ma juga menilai Perpres yang memuat kenaikan iuran JKN bertentangan dengan Pasal 2, 3, 4 (huruf b, c, d, dan e) UU Nomor 24 tahun 2011 Tentang BPJS serta Pasal 4 Jo Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 171 UU Nomor 36 tahun 2000 tentang kesehatan.

Dengan demikian, MA menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Perpres 76 tahun 2019 tak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, untuk poin tuntutan lain dinyatakan “permohonan pemohon ditolak ditolak untuk selebihnya.

” MA memerintahkan panitera MA untuk mengirimkan putusan ke percetakan negara untuk dicantumkan dalam berita negara.

“Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah),” tegas MA dalam Amar putusannya.


Ada pun Pasal 34 ayat 1 dan 2 dalam Perpres 75/2019 berbunyi

Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:

  1. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
  2. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
  3. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O. Sebelumnya, besaran iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:

  1. Rp 25.500,00 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
  2. Rp 51.000,00 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
  3. Rp 80.000,00 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.(Adm).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.