KPK Menduga Uang yang Dikembalikan Wakil Ketua DPRD Sumut Terkait Kasus Suap

  • Whatsapp
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (03/01/2020). Foto: Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com.
“Mengenai uang terkait apa tentu penyidik yang akan menganalisisnya namun dipastikan semua itu terkait dengan dugaan penerimaan saat menjadi anggota DPRD Sumut,”

Kamis 4 Juni 2020 I Pukul 11.01 WIB

Jakarta, IndoPos86 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Yasir Ridho Lubis mengembalikan sejumlah uang kepada KPK. KPK menduga uang tersebut berkaitan dengan penerimaan saat menjabat sebagai anggota DPRD Sumut.

Bacaan Lainnya

“Mengenai uang terkait apa tentu penyidik yang akan menganalisisnya namun dipastikan semua itu terkait dengan dugaan penerimaan saat menjadi anggota DPRD Sumut,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (04/06/2020).

Ali membenarkan uang itu terkait kasus suap anggota DPRD Sumut periode 2014-2019. Yasir Ridho diketahui juga merupakan anggota DPRD Sumut di periode 2014-2019. Ia kembali terpilih menjadi anggota DPRD di periode sekarang.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari detikcom, uang yang disetorkan politisi Golkar ke penyidik KPK itu senilai Rp 17.500.000. Ridho disebut menemui penyidik KPK di Polda Sumatera Utara pada Rabu (03/06/2020).

Yasir Ridho Lubis resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon (Balon) Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Sabtu (23/02/2020). Foto: SumutNews

KPK mengatakan uang itu disetorkan Yasir Ridho melalui rekening bank. Setelah menerima uang itu, penyidik KPK langsung minta izin ke Dewan Pengawas KPK untuk melakukan penyitaan.

Dalam kasus dugaan suap anggota DPRD Sumut ini, total ada lebih dari 60 eks anggota DPRD Sumut yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Para tersangka itu diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho senilai Rp 300-350 juta per orang.

Suap tersebut terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut pada 2015. Sebagian besar tersangka kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4-6 tahun penjara. (Detik.com/IndoPos86).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.