Komnas HAM Minta Polri Tetap Berpegang HAM Selama Penanganan COVID-19

  • Whatsapp
Sejumlah pengendara di cek point petugas yang akan masuk ke Sidoarjo di Pos Polantas Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (28/04/2020). Foto : Umarul Faruq/ANTARA FOTO.

Rabu 29 April 2020 I Pukul 10.44 WIB

Jakarta, IndoPos86Komnas HAM meminta agar Polri memastikan tetap berpegang pada norma HAM saat melakukan penegakan hukum di masa pandemi virus Corona atau COVID-19. Komnas HAM mencatat ada beberapa peristiwa yang berpotensi melanggar HAM.

Bacaan Lainnya

“Untuk itu, Komnas HAM mengimbau agar jajaran Polri tetap memedomani norma HAM dalam bertindak di masa pandemi COVID-19. Hal ini khususnya terkait dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah di Indonesia,” kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara melalui keterangan tertulisnya, Selasa (28/04/2020).

Beka menyebut, setidaknya terdapat delapan peristiwa yang tersebar di beberapa wilayah terkait dengan penggunaan kekuatan berlebih oleh oknum anggota Polri, kemudian tindak kekerasan, pembatasan hak dengan ancaman, penahanan yang diduga sewenang-wenang, dugaan kriminalisasi dan penangkapan terhadap sejumlah orang saat penerapan PSBB.

“Di antaranya penggunaan kekerasan terhadap korban yang menyebabkan luka-luka di Manggarai Barat, NTT, saat diamankan oleh petugas di tengah pandemi COVID-19, pembubaran rapat solidaritas korban terdampak COVID-19 WALHI di Yogyakarta,” kata dia.

“Pendataan aktivis kemanusiaan Jogja, penahanan tiga aktivis Kamisan Malang dengan alasan aksi melawan kapitalisme, dan dugaan kriminalisasi dan penangkapan terhadap salah seorang seorang peneliti kebijakan publik dengan alasan menyebarkan pesan yang mengajak orang lain melakukan tindak kekerasan,” kata imbuhnya.

Beka Ulung mengaku, Komnas HAM berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia. Namun, ia memberikan catatan bahwa negara memiliki kewajiban dalam melindungi, menghormati dan memenuhi HAM sebagaimana mandat dan jaminan dalam konstitusi UUD 1945 dan peraturan terkait lainnya.

“Dalam hal ini, kebebasan dari kekhawatiran dan kekurangan hanya akan tercapai apabila tercipta kondisi dimana setiap orang dapat menikmati, baik hak sipil dan politiknya, maupun hak ekonomi, sosial dan budayanya,” tegasnya.

Beka Ulung menyebut, hak-hak sipil dan politik merupakan hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara.

Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kata dia menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab Pemerintah yang diperkuat dengan Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Menyatakan bahwa ‘perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah’,” kata Komisioner Komnas HAM ini.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengeluarkan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Fpoto : ANTARA.

Imbauan untuk Kapolri

Beka Ulung mengimbau kepada Kapolri Jenderal Idham Azis agar memberikan jaminan dan perlindungan HAM dalam proses penegakan hukum sebagaimana dimandatkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Di samping juga Kapolri dituntut untuk memberikan jaminan terhadap penggunaan hak atas kebebasan pribadi, khususnya hak atas berekspresi dan berpendapat seseorang atau sekelompok orang sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab Negara, khususnya pemerintah, melalui ruang dialog, klarifikasi, dan masukan yang membangun (konstruktif) terhadap Pemerintah atas gejala yang berkembang di masyarakat.

“Hal ini juga sebagai perlindungan terhadap pelaksanaan hak atas rasa aman dan tenteram yang dijamin dalam Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” ungkapnya.

Dalam kerja-kerja bawahannya, Komnas HAM meminta Kapolri untuk menghindari tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) maupun penggunaan kekuatan berlebih (excessive use of power) dalam menyikapi isu yang berkembang di masyarakat dengan tetap menjunjung HAM.

Di samping juga meminta penggunaan pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam masa pandemi COVID-19 guna memberikan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana maupun korban.

“Melakukan pemeriksaan secara proporsional dan profesional terhadap anggota Polri yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran, khususnya tindakan kekerasan,” tandas Beka. (Liputan6.com/IndoPos86).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.