HMI Unimed Bersatu Minta DPRD Sumut Ikut Tolak Pengesahan RUU Omnibus Law

  • Whatsapp
Massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Medan (HMI Unimed) Bersatu melaksanakan demontrasi di Gedung DPRD Sumatera Utara terkait pembatalan RUU Cipta Kerja Omnibus Law, Jumat (20/03/2020). Foto : Jaka/IndoPos86.
“HMI Unimed Bersatu berharap DPRD Sumut dapat menjadi perpanjangan tangan untuk menolak pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibuslaw”

Jumat 20 Maret 2020 I Pukul 16.09 WIB

Medan, IndoPos86 – Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Medan (HMI Unimed) Bersatu kembali turun kejalan meminta Pemerintah membatalkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law dikarenakan banyak pasal-pasal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Bacaan Lainnya

Masa aksi bergerak dari Unimed di Jl. Willem Iskandar, Medan Estate menuju kantor DPRD Sumatera Utara di Jl. Imam Bonjol, Medan.

Aksi kali ini merupakan aksi lanjutan yang sudah berjalan dua hari. Dimana dua hari sebelumnya HMI Unimed Bersatu melaksakan aksi demonstrasi dan teatrikal di bundaran SIB, Jl. Gatot Subroto Medan.

HMI Unimed Bersatu berharap DPRD Sumut dapat menjadi perpanjangan tangan untuk menolak pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibuslaw.

Massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Medan (HMI Unimed) Bersatu melaksanakan demonstrasi di Gedung DPRD Sumatera Utara terkait pembatalan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Kantor DPRD Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol, Medan, Jumat (20/03/2020). Foto : Jaka/IndoPos86.

“Kita hari ini turun kembali ke jalan hari ini, karena kita melihat Pemerintah yang menyengsarakan rakyat, terutama kaum buruh yang dihilangkan hak serta dipersulit ruang geraknya melalui RUU Cipta Kerja Omnibus Law.” ucap Koordinator aksi Hardian Tri Syamsuri yang juga merupakan Ketua Umum HMI Komisariat FIP Unimed kepada IndoPos86.

Salah alasan massa aksi meminta pembatalan pengesahan RUU ini adalah pasal 30 angka 24 mengenai penghapusan pasal 68 UU Perkebunan, dimana pasal ini tentang Kewajiban membuat AMDAL (Analisis dampak lingkungan).

“Beberapa pasal yang kami anggap tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat serta bertentangan dengan Pancasila yaitu Pasal 166 angka 3 mengenai perubahan pasal 251 UU Pemerintah Daerah, bertentangan dengan Putusan MK No. 56/ PUU-XIV/ 2016 yang telah dengan tegas menyatakan bahwa Perda hanya dapat diubah oleh putusan MA.” ucap Hardian.

“Kemudian Pasal 89 angka 38 mengenai perubahan Pasal 151 UU Ketenagakerjaan, dimana Pemerintah tidak lagi dibebani tanggung jawab untuk mempertahankan hubungan kerja dan menyerahkan sepenuhnya kepada pekerja dan perusahaan.” lanjutnya.

“Karena itu kami dari HMI Unimed Bersatu dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang akan disahkan oleh Pemerintah.” ucap Hardian.

Massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Medan (HMI Unimed) Bersatu melaksanakan demonstrasi di Gedung DPRD Sumatera Utara terkait pembatalan RUU Omnibus Law Cipta Kerja diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Rahmansyah Sibarani, Jumat (20/03/2020). Foto : Jaka/IndoPos86.

Menjelang waktu sholat Jumat massa aksi akhirnya ditemui oleh beberapa orang anggota DPRD Sumatera Utara diantaranya Wakil Ketua DPRD SU Rahmansyah Sibarani (Fraksi Partai Nasdem), Syahrul Ependi Siregar (Sekretaris Fraksi PDIP), Perwakilan dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat.

“Kami akan berjuang dengan mahasiswa, elemen masyarakat sipil dan buruh untuk memperjuangkan aspirasi yaitu menolak RUU Cipta Kerja Omnibuslaw.” ujar Rahmansyah Sibarani dihadapan mahasiwa.

Bahkan, perwakilan tiap ketua umum komisariat diajak masuk keruangan DPRD Sumut untuk menyaksikan pengiriman fax yang berisi statement penolakan RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang akan dikirimkan ke DPR RI.

“Jika tidak ada tindak lanjut dan kejelasan dari penerimaan statement ini, HMI Unimed Bersatu akan kembali turun kejalan dengan jumlah masa yang lebih besar. Begitu pula jika pemerintah tidak membatalkan RUU Cipta Kerja Omnibus Law, masa aksi akan turun kembali kejalan dengan jumlah masa yang lebih besar.” pungkas Hardian.(JP).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.