Hanya Divonis 20 Tahun, Kejari Lampung Selatan Akan Banding Perkara Pengedar Sabu-Sabu 66 Kilogram, DPP GARNIZUN : Desak Majelis Hakim Diperiksa

  • Whatsapp
Kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Selatan. Foto: Istimewa.
“JPU telah menuntut hukuman mati untuk perkar sabu-sabu dengan berat 66 Kilogram, hakim hanya memutus 20 tahun,”

Jumat 29 Januari 2021 I Pukul 20.28 WIB

Lampung, IndoPos86 – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kalianda telah menjatuhkan vonis 20 tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliyar kepada Richard Reynaldi Bin Iksan Daruswandi (24) yang terbukti secara sah sebagai pengedar Narkoba jenis Sabu-sabu seberat 66 Kilogram, Kamis (28/01/2021).

Bacaan Lainnya

Terhadap vonis Majelis Hakim ini, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut dengan Pidana Mati.

Menurut Hakim, terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana, bermufakat jahat dalam menerima dan atau menyebarkan Narkotika jenis golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Sementara, merespon putusan Majelis Hakim PN Kalianda, Lampung Selatan (Lamsel) ini, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lamsel, Hutamrin menyatakan JPU tidak puas dan akan melakukan upaya banding.

Menurut Kajari, Terdakwa layak mendapat hukuman mati, karena banyak sabu yakni 66 Kilogram dan dampak yang akan ditimbulkan. Mempertimbangkan hal ini, JPU banding.

“JPU telah menuntut hukuman mati untuk perkar sabu-sabu dengan berat 66 Kilogram, hakim hanya memutus 20 tahun,” kata Kajari Hutamrin.

H Ardiansyah Saragih, SH., MH (Ketua Umum DPP Garnizun). Foto: Dok. IndoPos86.

Ketum DPP GARNIZUN Kecewa Dengan Putusan Hakim

Terpisah, ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Narkotika dan Zat Adiktif Nasional (DPP GARNIZUN) H. Ardiansyah Saragih, SH, MH menyatakan kecewa terhadap vonis Majelis Hakim PN Kalianda, Jumat (29/01/2021).

“Ya kita kecewa atas putusan itu, seharusnya hukuman mati, agar ada efek jera bagi pengedar yang lainnya,” tandas H. Ardiansyah Saragih, SH, MH kepada awak media.

Ketum DPP GARNIZUN mencurigai ada ketidakwajaran dalam vonis Majelis Hakim, lebih rendah dari tuntutan JPU.

“Dicurigai ada indikasi permainan dalam vonis Majelis Hakim, patut dilakukan eksaminasi dan pemeriksaan oleh pihak Komisi Yudisial (KY) terhadap putusan ini,” ungkap Ardiansyah Saragih. (Rls/IndoPos86).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *