Gubsu Edy Rahmayadi Sampaikan LKPJ Tahun 2019

  • Whatsapp

Gubsu Edy Rahmayadi hadir dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 di Aula Gedung Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (06/05/2020). Foto: Humas Sumut/IndoPos86.

Kamis 7 Mei 2020 I Pukul 01.47 WIB

Bacaan Lainnya

Medan, IndoPos86 – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan berbagai capaian kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pada tahun 2019.

Antara lain capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 91,68%, rata-rata inflasi 2,33%, pertumbuhan ekonomi 5,22% dan menekan jumlah pengangguran terbuka hingga 5,41%.

Hal tersebut disampaikan Gubernur pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019 di Aula Gedung Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (06/05/2020).

Disebutkan bahwa pendapatan daerah yang ditargetkan Rp14.034.339.344.970, mampu direalisasikan Rp13.079.598.635.469. Pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan daerah lain yang sah.

Gubsu Edy Rahmayadi LKPJ Tahun Anggaran 2019 kepada Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting di Aula Gedung Baru DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (06/05/2020). Foto: Humas Sumut/IndoPos86.

Gubernur memaparkan, PAD direalisasikan 91,68% atau Rp5.761.270.412.051 dari target Rp 6.284.220.582.270. Dana perimbangan direalisasikan 94,37% atau Rp7.300.647.588.241 dari target Rp7.736.050.762.700, serta pendapatan daerah lain yang sah terealisasi Rp17.680.635.177 atau 125% dari target Rp14.068.000.000.

Sementara belanja daerah sebesar Rp14.726.662.153.406, yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp10.322.571.556.659 dan belanja langsung Rp4.404.090.596.746. Sedangkan pembiayaan daerah sebesar Rp981.167.561.436.

Pertumbuhan ekonomi juga meningkat menjadi 5,22% pada tahun 2019, dari sebelumnya 5,18% tahun 2018.

“Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi komunikasi sebesar 9,63%, disusul lapangan usaha penyediaan akomodasi, makan dan minum sebesar 8,88%, administrasi pemerintahan, pertanian dan jaminan sosial wajib sebesar 8,15%, perdagangan besar reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,93%, dan jasa lainnya sebesar 6,15%,” kata Gubernur. (Humas Sumut/IndoPos86).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.