DPR dan Mendikbud Sepakat UN Ditiadakan

  • Whatsapp
Simulasi gladi bersih UNBK Tahun Pelajaran 2019/2020 di SMA Islamic Centre, Tangerang. Foto : Dok. SMA Islamic Centre.
“Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah Covid-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan”

Selasa 24 Maret 2020 I Pukul 09.50 WIB

Jakarta, IndoPos86 – Perkembangan penyebaran virus corona (COVID-19) yang terus meningkat ditandai dengan bertambahnya jumlah pasien dalam pengawasan (PDP), pasien positif (suspect) hingga pasien yang meninggal dunia. Meski, tidak dipungkiri juga terdapat kabar gembira dimana terdapat beberapa pasien yang telah dinyatakan sembuh.

Bacaan Lainnya

Namun, kondisi ini membuat beberapa kebijakan harus ditinjau ulang demi meperhatikan keselamatan nyawa rakyat Indonesia. Salah satu momen yang akan dekat di tengah wabah COVID-19  ini adalah pelaksanaan Ujian Nasional untuk selurus siswa/i di penjuru negeri dari tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK.

Dari rapat konsultasi via daring (online) antara anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim maka disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam raport,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam siaran pers Senin malam (23/03/2020), yang dikutip dari Kompas.com.

Dia menjelaskan, rapat konsultasi yang digelar pada Senin malam (23/03/2020) menyebutkan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dari tingkat SMA, SMP, hingga SD ditiadakan.

Kesepakatan ini didasarkan atas penyebaran COVID-19 yang kian masif. Padahal, jadwal UN SMA harus dilaksanakan pekan depan. Pun begitu dengan UN SMP dan SD yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda (kiri atas) melakukan telekonferensi dengan Mendikbud Nadiem Makarim (kanan atas), Senin (23/03/2020) malam. Foto : Istimewa.

“Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah COVID-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan,” ujarnya.

Huda mengatakan, saat ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai penganti UN.

“Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah,” katanya.

Politikus PKB ini menegaskan, jika USBN via daring tidak bisa dilakukan maka muncul opsi terakhir, yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah.

Untuk tingkat SMA dan SMP, maka kelulusan siswa akan ditentukan melalui nilai kumulatif mereka selama tiga tahun belajar.

Pun juga untuk siswa SD, kelulusan akan ditentukan dari nilai kumulatif selama enam tahun mereka belajar.

“Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai raport dalam menentukan kelulusan seorang siswa, karena semua kegiatan kulikuler atau ekstra kulikuler siswa terdokumentasi dari nilai raport,” ujarnya.(Adm).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.