DKPP Berhentikan Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting

  • Whatsapp

Komisioner KPU Evi Novida Ginting (tengah) saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/02/2020). Foto : Alfian Winanto/Suara.com

Rabu 18 Maret 2020 I Pukul 21.22 WIB

Bacaan Lainnya

Jakarta, IndoPos86 – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan pemberhentian tetap terhadap Evi Novida Ginting Manik dari jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) karena dinilai melakukan intervensi dalam penetapan suara Pemilu 2019 di Kalimantan Barat.

Evi terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6.

Evi dinilai melakukan intervensi dalam keputusan KPU Kalbar dalam Pemilu 2019. KPU RI disebut bertanggung jawab atas perubahan perolehan suara Dapil Kalimantan Barat 6 untuk Partai Gerindra atas nama Hendri Makaluasc dan penggelembungan suara untuk Cok Hendri Ramapon.

Pemecatan Evi diputuskan dalam sidang DKPP yang digelar di Gedung DKPP,Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (18/03/2020).

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,” kata Plt Ketua DKPP Muhammad saat membacakan putusan sidang.

Selain menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Evi, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Arief Budiman selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Peringatan keras juga diberikan kepada komisioner KPU lain, yaitu Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, Viryan Azis, dan Hasyim Asy’ari.

Sanksi berupa peringatan juga diberikan kepada anggota KPU tingkat daerah.
Mereka adalah Ramdan selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, Erwin Irawan, Mujiyo, dan Zainab masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat.

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan,” kata Muhammad.

DKPP juga telah meminta Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi putusan ini.
Kemudian, Presiden diminta untuk segera melaksanakan putusan ini paling lambat sepekan ke depan.

“Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan,” kata Muhammad.(Adm).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.