Bertemu Presiden Jokowi, CEO Microsoft Akan Bangun Pusat Data di Indonesia

  • Whatsapp

Presiden Joko Widodo memberikan pemaparan saat menjadi pembicara kunci pada Indonesia Digital Economy Summit 2020 di Jakarta, Kamis (27/2/2020). Pada acara yang digelar Microsoft itu Presiden Joko Widodo menginginkan masyarakat Indonesia menjadi pemain utama ekonomi digital dan tidak sekedar menjadi pasar dan penonton. Foto : Restu P/hma/hp/ANTARA FOTO.


Jumat 28 Februari 2020 I Pukul 08.20 WIB

Bacaan Lainnya


Jakarta, IndoPos86 – Presiden Joko Widodo menyebut Microsoft akan membangun pusat data (data center) di Indonesia. Oleh karena itu ia menyatakan akan menyederhanakan regulasi guna memuluskan jalan bagi perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan CEO Microsoft, Satya Nadella, di Jakarta, Kamis (27/02/2020. Satya Nadella bertemu dengan Presiden Jokowi di sela acara Digital Economy Summit 2020, Jakarta, Kamis (27/02/2020).

“Mereka ingin investasi di data center. Tetapi kita masih mengajukan UU Perlindungan Data Pribadi ke DPR. Tetapi Microsoft ingin segera investasi sehingga dalam seminggu ini akan kita putuskan untuk membuat sebuah regulasi sederhana yang mendukung,” kata Presiden Jokowi.

Untuk itu, Jokowi akan segera menyusun regulasi sederhana yang mendukung rencana investasi Microsoft. Ia tak memperinci bentuk regulasi tersebut.

Namun, Jokowi menargetkan regulasi itu bisa rampung dalam waktu satu minggu.
“Dalam seminggu ini akan kita putuskan untuk membuat sebuah regulasi sederhana yang mendukung investasi, yang berkaitan dengan data center,” katanya.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan ingin membuat iklim yang baik bagi investasi di ekonomi digital. Maka dari itu, pemerintah bertindak cepat untuk memuluskan investasi dari perusahaan penyedia jasa dan produk teknologi informatika itu. Selain itu, pangsa dan potensi ekonomi digital Indonesia sangat menjanjikan dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.


RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) diketahui masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI 2020 dengan status RUU usulan pemerintah. Beleid itu mengatur sistem pusat data pribadi yang terintegrasi untuk menjamin keamanan data nasional. Kemudian diatur pula data center private yang akan diatur lebih lanjut terkait pengolahan dan pemrosesan data pribadi.

Selain RUU PDP, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga punya aturan data center yang baru saja disahkan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Aturan ini merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.(Adm).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.